Setiaji Ungkap Kunci Sukses AI di Layanan Publik Indonesia

Transformasi digital menuntut organisasi untuk memperkuat tata kelola data agar pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dapat berjalan optimal dan bertanggung jawab. Bagi layanan publik berskala nasional seperti BPJS Kesehatan, kualitas, keamanan, dan interoperabilitas data menjadi fondasi penting untuk memastikan teknologi digital mampu mendukung pelayanan yang lebih efektif, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Setiaji, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, dalam acara CDO|CIO Summit 2026: The Executive Agenda for Indonesia's Data & AI Future – Navigating the Direction of One Data Indonesia. Dalam forum tersebut, Setiaji memaparkan pengalaman BPJS Kesehatan mengelola platform layanan publik digital berskala nasional serta berbagai pelajaran dalam membangun organisasi yang siap memanfaatkan AI.

Menurut Setiaji, transformasi digital tidak cukup hanya mengandalkan kecanggihan teknologi. Organisasi juga perlu memastikan data yang digunakan memiliki kualitas baik, dikelola secara bertanggung jawab, serta dapat dipertukarkan secara aman di antara berbagai sistem dan institusi.

"AI tidak dapat memperbaiki data yang buruk. Organisasi harus membangun tata kelola, kualitas data, dan interoperabilitas terlebih dahulu sebelum mengadopsi AI secara luas," ujar Setiaji.

BPJS Kesehatan Mengelola Platform Digital Berskala Nasional

Setiaji menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan merupakan salah satu platform layanan publik digital berskala nasional yang menghubungkan peserta, fasilitas kesehatan, dan layanan pemerintah dalam satu ekosistem terintegrasi.

Besarnya skala operasional BPJS Kesehatan tercermin dari jumlah peserta yang mencapai lebih dari 280 juta orang, keterlibatan ribuan fasilitas kesehatan, serta jutaan transaksi layanan yang diproses setiap hari. Seluruh layanan digital tersebut juga harus mendukung operasional selama 24 jam sehari dan tujuh hari dalam sepekan.

Skala tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan data dan penyediaan layanan. Data peserta harus dikelola secara akurat, fasilitas kesehatan membutuhkan sistem digital yang dapat saling terhubung, sedangkan pemerintah memerlukan pertukaran informasi yang mendukung kebijakan, pengawasan, dan penyelenggaraan layanan publik.

Dalam ekosistem ini, masyarakat memanfaatkan layanan digital untuk mengakses informasi dan manfaat kepesertaan. Sementara itu, fasilitas kesehatan menggunakan sistem digital untuk memberikan pelayanan dan mengajukan klaim. Pemerintah berperan melalui kebijakan, regulasi, pengawasan, serta koordinasi pertukaran data.

Dengan demikian, BPJS Kesehatan tidak sekadar menjalankan sistem administrasi kepesertaan, tetapi juga menjadi bagian penting dari infrastruktur digital nasional yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan.

Setiaji menekankan bahwa semakin besar skala layanan yang dikelola, semakin penting pula kualitas data yang menopang operasionalnya. Data yang tidak akurat atau tidak konsisten berpotensi menghambat proses pelayanan, sedangkan sistem yang tidak saling terhubung dapat menyulitkan pertukaran informasi antarinstansi.

"Ketika kita berbicara tentang layanan publik dalam skala nasional, tantangannya bukan hanya bagaimana membangun sistem digital, tetapi juga bagaimana memastikan seluruh ekosistem dapat bekerja dengan data yang konsisten dan tepercaya," ungkap Setiaji

Perjalanan Menuju Organisasi yang Siap Mengadopsi AI

Dalam paparannya, Setiaji menggambarkan perjalanan organisasi menuju pemanfaatan AI melalui empat tahapan, yakni digitalisasi, integrasi, pengambilan keputusan berbasis data, dan kesiapan mengadopsi AI.

Tahap pertama adalah digitalisasi, ketika proses bisnis dan layanan mulai beralih dari mekanisme manual ke sistem digital. Setelah itu, organisasi perlu mengintegrasikan berbagai sistem agar data tidak terjebak dalam silo atau terpisah-pisah di setiap unit kerja.

Tahap berikutnya adalah membangun budaya pengambilan keputusan berbasis data. Pada tahap ini, data tidak hanya dikumpulkan untuk kebutuhan administrasi, tetapi juga digunakan untuk memahami kondisi operasional, mengevaluasi kinerja, dan menentukan langkah strategis.

Setelah fondasi tersebut terbentuk, organisasi dapat bergerak menuju tahap AI-enabled, yaitu kondisi ketika AI dimanfaatkan untuk mendukung proses bisnis, analisis, dan peningkatan kualitas layanan.

"Jangan sampai organisasi berlomba-lomba mengadopsi AI, tetapi melupakan fondasi yang menentukan keberhasilannya. Teknologi boleh semakin canggih, tetapi kualitas data tetap menjadi faktor penentu," jelas Setiaji.

Karena itu, kesiapan organisasi dalam mengadopsi AI perlu dinilai dari kematangan tata kelola dan pengelolaan datanya, bukan semata-mata dari kemampuan teknologi yang dimiliki.

Dari Satu Data Indonesia Menuju AI yang Bertanggung Jawab

Pembahasan tersebut juga berkaitan dengan arah kebijakan Satu Data Indonesia yang mendorong pengelolaan data secara lebih terstandar dan terintegrasi. Dalam konteks ini, organisasi perlu melihat tata kelola data sebagai bagian dari strategi jangka panjang, bukan sekadar kewajiban untuk memenuhi regulasi.

Setiaji menyampaikan bahwa pengalaman mengelola platform digital berskala nasional memberikan sejumlah pelajaran penting bagi organisasi yang ingin mempercepat transformasi digital.

Ada lima pelajaran utama yang disorot. Pertama, tata kelola harus dibangun sebelum teknologi diterapkan secara luas. Kedua, kepemilikan data harus ditetapkan secara jelas agar tanggung jawab pengelolaan tidak tumpang tindih.

Ketiga, interoperabilitas merupakan kebutuhan strategis, bukan sekadar persoalan teknis. Keempat, kepercayaan harus lebih diutamakan daripada kecepatan implementasi. Kelima, keberhasilan AI sangat bergantung pada tingkat kematangan data yang dimiliki organisasi.

"Tata kelola data bukan lagi sekadar isu kepatuhan. Tata kelola data adalah kemampuan strategis organisasi," tegas Setiaji.

Pandangan tersebut menempatkan data sebagai aset strategis yang membutuhkan pengelolaan berkelanjutan. Organisasi tidak cukup hanya mengumpulkan data dalam jumlah besar, tetapi juga harus memastikan data dapat dipertanggungjawabkan, dipahami, dan digunakan untuk mendukung keputusan yang lebih baik.

Dalam ekosistem layanan publik, pendekatan ini turut membuka peluang untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga dan menghadirkan layanan yang lebih terintegrasi bagi masyarakat.

Lima Agenda untuk Masa Depan Layanan Publik Digital

Ke depan, Setiaji menyoroti sejumlah agenda yang perlu menjadi perhatian para pemimpin organisasi dalam memperkuat fondasi data dan AI di Indonesia. Agenda tersebut meliputi penguatan tata kelola data, percepatan interoperabilitas, perluasan infrastruktur digital publik, pengembangan AI yang bertanggung jawab, serta pembangunan budaya dan talenta data.

Penguatan tata kelola dibutuhkan untuk memastikan setiap data memiliki standar dan penanggung jawab yang jelas. Sementara itu, interoperabilitas perlu terus ditingkatkan agar pertukaran informasi antarsistem dan institusi dapat berlangsung lebih efektif.

Di sisi lain, infrastruktur digital publik perlu dikembangkan agar mampu mendukung layanan dalam skala luas. Pemanfaatan AI juga harus disertai prinsip tanggung jawab, keamanan, dan perlindungan privasi. Seluruh upaya tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang memahami data serta mampu menggunakannya secara tepat.

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari seberapa cepat organisasi mengadopsi teknologi terbaru, tetapi juga dari kemampuannya membangun kepercayaan melalui pengelolaan data yang baik. Setiaji menegaskan bahwa masa depan layanan publik Indonesia membutuhkan fondasi yang lebih kuat daripada sekadar kecanggihan AI.

"Masa depan layanan publik Indonesia tidak dibangun oleh AI semata. Masa depan dibangun oleh kepercayaan. Kepercayaan lahir dari tata kelola data yang kuat, interoperabilitas yang terbuka, identitas digital yang aman, dan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab," pungkas Setiaji.